[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1a6cfce-9970-4ccf-866a-e7386bb9327b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7","number","7","year","2023","published_date","2023-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EKSPOR-DEVISA
2023
Peraturan Bank Indonesia NO. 7, BI.2023 (23)/39 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa devisa hasil ekspor dapat menjadi sumber dana bagi pembangunan ekonomi nasional yang memberikan\r\nkontribusi guna mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih kuat dan kestabilan ekonomi makro;\r\nb.\tbahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan serta ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia;\r\nc. bahwa pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia perlu dilakukan secara efektif guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;\r\nd. bahwa selain devisa hasil ekspor terdapat devisa pembayaran impor yang perlu dipantau penggunaannya guna mendukung optimalisasi perolehan informasi permintaan devisa pembayaran nasional;\r\ne. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa\r\nPembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, perlu diganti untuk meningkatkan pasokan devisa bagi perekonomian nasional, termasuk penyesuaian dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari\r\nKegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;\r\nf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 \n Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban eksportir, kewajiban importir, kewajiban bank, kewajiban LPEI, pengawasan, pembebasan penangguhan atas pelayanan ekspor dan impor dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. \n Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022.

","scope_and_parties","policy_content","

Regulasi yang Dicabut: Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 dan perubahannya.
Alasan Pencabutan: Untuk meningkatkan pasokan devisa bagi perekonomian nasional dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023.
Kerangka Baru yang Mengganti: Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor secara komprehensif.
Ketentuan Peralihan: Tidak terdapat ketentuan peralihan yang khusus diatur dalam peraturan ini.
Dampak terhadap Kewajiban Kepatuhan: Eksportir dan Importir harus mematuhi ketentuan baru serta melaksanakan kewajiban laporan dan pemasukan DHE ke dalam sistem keuangan sesuai dengan ketentuan baru.
Tanggal Efektif Pencabutan: Seluruh ketentuan berlaku mulai 1 Agustus 2023.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi Administratif: Dikenakan berupa teguran tertulis dan penangguhan pelayanan Ekspor/Impor untuk yang tidak memenuhi kewajiban.

Sanksi Pidana: Tidak ada ketentuan sanksi pidana yang dinyatakan dalam peraturan ini.

","revokes",[92,97,101],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor","link","",{"_93":98,"_95":99,"_36":100},"Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 Tahun 2022","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/856","16dc1c93-6e7a-484c-8e18-40e1a8bd06fd",{"_93":102,"_95":103,"_36":104},"Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 Tahun 2019","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/796","6ab6e666-b184-4f86-96b0-76b5ac1cf16f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_93":116,"_95":117,"_36":118},"Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321317/peraturan-bi-no-3-tahun-2025","872f4b0c-94fd-42ce-ab38-bb779abc719e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

STATE GAZETTE

REPUBLIC OF INDONESIA

No. 23/BI, 2023

FINANCE. BI. Export Proceeds Foreign Exchange. Import Payment Foreign Exchange. Revocation

INDONESIAN BANK REGULATION

NUMBER 7 OF 2023

CONCERNING

EXPORT PROCEEDS AND IMPORT PAYMENTS FOREX

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1a6cfce-9970-4ccf-866a-e7386bb9327b","actionData","errors"]