[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e19ed190-c70d-4b8f-9315-af654d688c13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-07-16","effective_date","2024-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional - Bidang Kebencanaan
2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 7, BN 2024 (465); 19 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan\r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang\r\nkebencanaan serta untuk meningkatkan kinerja\r\norganisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional di Bidang\r\nKebencanaan \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 37 Tahun 2021; Permenpan RB Nomor 60 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang analisis kebencanaan; kebutuhan PNS dalam jabatan; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; dan organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan\r\nFungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 1588); dan \r\nb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan\r\nFungsional Penata Penanggulangan Bencana (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589), \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588)\n2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan, yang meliputi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan. Latar belakang penetapan ini adalah untuk transformasi tata kelola jabatan fungsional, mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, serta pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang kebencanaan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori, dan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan. Analis Kebencanaan bertugas melaksanakan analisis penanggulangan bencana, sementara Pranata Kebencanaan bertugas melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ruang lingkup kegiatan Analis Kebencanaan meliputi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan, dan pengembangan strategi kebencanaan. Ruang lingkup kegiatan Pranata Kebencanaan meliputi teknis kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.

Peraturan ini juga mengatur kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan, yang dihitung berdasarkan indeks risiko bencana, jumlah populasi penduduk, dan luas wilayah. Pengangkatan dalam jabatan fungsional ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi. Persyaratan pengangkatan meliputi status PNS, integritas dan moralitas yang baik, kesehatan jasmani dan rohani, serta ijazah yang sesuai.

Selain itu, peraturan ini mengatur pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan. Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan wajib memiliki organisasi profesi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dengan ketentuan:\n a. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama;\n b. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan\n c. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya.\n2. Penyesuaian nomenklatur dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n3. Angka Kredit yang telah diperoleh dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatan.\n4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, ditetapkan sebagai kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170667/permen-pan-rb-no-88-tahun-2020","def3b055-e6ae-45d6-9c98-2250e64df546",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen PAN & RB No. 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170665/permen-pan-rb-no-87-tahun-2020","35fa806e-4f54-446a-8e98-058f41bd4541","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITIONS IN THE FIELD OF DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the implementation of governance transformation
of functional positions and supporting agile and dynamic
organizational systems, it is necessary to simplify the tasks and scope of Functional Positions in the Field of Disaster Management;
that for career development and increased
professionalism of Civil Servants in the field of
disaster management and to improve organizational
performance, it is necessary to establish Functional Positions in the Field of
Disaster

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e19ed190-c70d-4b8f-9315-af654d688c13","actionData","errors"]