[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1256fe2-536c-405e-9f78-faff1591c8ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan\r\nsalah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan\r\nPemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 6 Tahun 2017; \n Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. \n Lampiran File: 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, adanya penambahan objek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013 mendorong perlunya peninjauan kembali dan penggantian peraturan tersebut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, gedung atau bangunan, penggunaan gedung olahraga, dan kendaraan dinas.\n2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.\n3. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.\n4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.\n5. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kekayaan/fasilitas yang digunakan, jangka waktu, dan frekuensi pemakaian.\n6. Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan mempertimbangkan efisiensi dan orientasi pasar.\n7. Struktur dan besarnya tarif retribusi berbeda-beda untuk setiap jenis kekayaan daerah yang dipakai, seperti tanah, bangunan/gedung, kendaraan dinas, alat-alat berat, dan sewa panggung reklame. Detail tarif tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.\n8. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan peraturan bupati.\n9. Retribusi dipungut di wilayah daerah dan dapat dibayarkan per hari atau per bulan. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n10. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Lampung Selatan No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99969/perda-kab-lampung-selatan-no-6-tahun-2013","56d612f7-5b73-4b85-9d0e-aa0639570181","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 11 OF 2020
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Local Service Charge for the Use of Regional Assets is one of the Local Service Charge for Business Services which is the authority of the Regional Government based on the provisions of Article 127 letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that in connection with the addition of Local Service Charge objects as regulated in Regional Regulation of South Lampung Regency Number 6 of 2013 concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets, it is necessary to review the Regional Regulation and it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1256fe2-536c-405e-9f78-faff1591c8ab","actionData","errors"]