[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e12314ab-43db-450d-b0cf-edfabcd8e555","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-07-15","effective_date","2025-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional - Bidang Pertahanan
2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 10, BN 2025 (529); 20 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang\r\nJabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan\r\nurusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan\r\nsuburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang\r\nmerupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang\r\naparatur negara menetapkan jabatan fungsional di\r\nbidang pertahanan \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 178 Tahun 2024; Permenpan Nomor 1 Tahun 2023; Permenpan nomr 1 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat; instansi pembina; organisasi profesi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2025. \n 20 hlm; hlm 1 sd 18 (batang tubuh), hlm 19 sd 20 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;\n2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Kataloger dan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (APN). Latar belakang penetapan jabatan fungsional ini adalah untuk mendukung transformasi tata kelola jabatan fungsional dan sistem organisasi yang lincah dan dinamis, serta untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang pertahanan.

Ketentuan Substansial:

Jabatan Fungsional Kataloger bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan dan analisis di bidang kodifikasi Materiel, meliputi penyelenggaraan kodifikasi, skrining, publikasi, dan evaluasi data hasil kodifikasi Materiel. Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bertugas melaksanakan analisis Pertahanan Negara untuk mendukung Sistem Pertahanan Negara, meliputi penyelenggaraan pertahanan militer dan/atau nirmiliter yang dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan mencakup pertahanan, keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jenjang Jabatan:

Jenjang Jabatan Fungsional Kataloger kategori keterampilan terdiri atas Kataloger pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Jenjang Jabatan Fungsional Kataloger kategori keahlian terdiri atas Kataloger ahli pertama, muda, madya, dan utama. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas Analis Pertahanan Negara ahli pertama, muda, madya, dan utama.

Pengangkatan dan Pemberhentian:

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Kataloger dan APN dapat diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional.

Instansi Pembina:

Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, yang bertugas menyusun pedoman formasi, standar kompetensi, petunjuk pelaksanaan dan teknis, standar kualitas hasil kerja, pedoman penulisan karya tulis/ilmiah, kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi, serta melakukan sosialisasi dan pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan.

","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PAN & RB No. PER/07/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133022/permen-pan-rb-no-per07mpan52007-tahun-2007","6a7bf6ee-3bea-4c7e-8e47-b6c3d964e94a",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara","https://peraturan.go.id/id/permenpanrb-no-7-tahun-2016","70d57b51-ac58-4ffd-b4f8-edbc72c1f242","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
ON
FUNCTIONAL POSITIONS IN THE FIELD OF DEFENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that for the implementation of governance transformation
functional positions and supporting organizational systems
that are agile and dynamic, human resources are needed
who have the competence to carry out
implementation of activities in the field of defense;
that for career development and improvement
professionalism of Civil Servants in the field
defense and to improve performance
organization, it is necessary to establish functional positions in
field of defense;
that in accordance with the provisions of Article 9 of the Regulation
Minister of State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e12314ab-43db-450d-b0cf-edfabcd8e555","actionData","errors"]