[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1161952-5cf4-4646-a6b8-a759d6a50034","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-02-19","effective_date","2016-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana dekonsentrasi - arsip nasional - tahun anggaran 2016
2016
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 12, BN 2016 (291): 13 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pembinaan kearsipan nasional, meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui kegiatan dekonsentrasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 3 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 90 Tahun 2010; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Kepres Nomor 42 Tahun 2002; Permen Keuangan 248/PMK.07/2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014; Perka ANRI Nomo 6 Tahun 2009; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; dan Perka ANRI Nomor 40 Tahun 2015. \n Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016. \n Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 13; lampiran hlm 14 sd 15) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 ini mengatur tentang pelaksanaan dana dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun anggaran 2016. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui kegiatan dekonsentrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kegiatan pembinaan kearsipan nasional yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi ANRI dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan Pengangkatan Arsiparis, dengan tujuan mempercepat pemenuhan kebutuhan arsiparis secara nasional.
ANRI melimpahkan dana dekonsentrasi kepada Gubernur berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2016.
Gubernur mengadministrasikan DIPA dekonsentrasi dan memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan kepada DPRD.
Gubernur menetapkan SKPD sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengangkatan Arsiparis.
Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang diberikan wewenang untuk menetapkan pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi.
Pengelola anggaran dalam melaksanakan pencairan anggaran dana dekonsentrasi, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.
Pengelolaan Anggaran sebagai pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
Tata cara revisi DIPA untuk dana dekonsentrasi ANRI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai revisi DIPA.
Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dana dekonsentrasi meliputi pelaksanaan program dan kegiatan.
Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dilaporkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala ANRI.
Inspektur ANRI melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya.
Kepala ANRI melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di bidang kearsipan.

Peraturan ini juga mencantumkan daftar provinsi yang melaksanakan kegiatan dana dekonsentrasi ANRI Tahun Anggaran 2016 beserta alokasi anggaran masing-masing provinsi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perka Arsip Nasional No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/276718/perka-arsip-nasional-no-19-tahun-2016","b414e59e-a950-4c83-bb8c-f32eb863c88a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 291, 2016

ANRI. Deconcentration Fund. Fiscal Year 2016. Implementation.

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2016

IMPLEMENTATION OF THE DECONCENTRATION FUND
NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FISCAL YEAR 2016

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1161952-5cf4-4646-a6b8-a759d6a50034","actionData","errors"]