[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0d5c00d-f6e1-4a5f-ab14-682731bcd751","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 16 Tahun 2009","number","16","year","2009","published_date","2009-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2009/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG
ABSTRAK:	\n \n PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir\r\nTanadoang mempunyai fungsi usaha dalam bidang\r\nperbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat; bahwa dalam operasional dan pengembangannya,\r\nPemerintah Daerah memberikan dukungan melalui\r\npenyertaan modal; bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\ndisebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar \r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n \n PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. Latar belakangnya adalah untuk mendukung operasional dan pengembangan BPR, yang memiliki fungsi usaha dalam bidang perbankan. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada PT. BPR Pesisir Tanadoang, yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai penyertaan modal terdiri dari modal dasar dan modal disetor, dengan jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2009 sebesar Rp. 3.650.000.000,-. Penambahan atau pengurangan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terkait penyertaan modal ini. Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal berupa dividen wajib disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 16 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION IN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang has a business function in the banking sector as a Rural Bank;
that in its operations and development, the Regional Government provides support through capital participation;
that according to the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, Regional capital participation is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Regional Government Capital Participation in PT. Bank

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0d5c00d-f6e1-4a5f-ab14-682731bcd751","actionData","errors"]