Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Kebijakan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja, serta mendorong optimalisasi sumber daya dan hasil pembangunan. Inspektorat Jenderal berperan sebagai konsultan dan katalis dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap unit kerja dapat meminta pendampingan dari Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

• Pengenaan sanksi terhadap Pejabat Eselon I dan/atau Auditi berupa tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain: tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
• Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.