[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1824a95-fdbe-4146-acaf-d57d6bbf2f0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2011","number","65","year","2011","published_date","2011-06-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 65, jdih.dephub. go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 86/PS.3014/Phb-84 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Departemen Perhubungan\n2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Inspektorat Jenderal\n3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan\n4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tetap pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif, efisien, dan terarah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

\n\n

Inspektorat Jenderal sebagai APIP memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern, yang meliputi perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Auditor dan/atau PNS/tenaga ahli yang ditugaskan.

\n\n

Kebijakan pengawasan ditetapkan 5 (lima) tahunan oleh Menteri dan terinci tahunan oleh Inspektur Jenderal. Pengawasan bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, akuratisasi perencanaan, optimalisasi penerimaan negara, efisiensi penggunaan anggaran, dan optimalisasi hasil pembangunan. Pengawasan diarahkan untuk pembinaan kepada unit kerja sebagai konsultan dan katalis.

\n\n

Pengawasan dilakukan terhadap Unit Kerja termasuk BLU, dan perseorangan/PNS terhadap kasus tertentu. Tahapan pengawasan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan pada tahap perencanaan dilakukan melalui pengawasan dini berupa pendampingan dalam penyusunan RKA unit kerja. Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pejabat Eselon I dan/atau Auditi yang tidak melaksanakan tindak lanjut LHA dapat dikenakan sanksi:\n1. Tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain: tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.\n3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.","revokes",[98,103,105,107],{"_99":100,"_101":102},"text","Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 86/PS.3014/Phb-84 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Departemen Perhubungan","link","",{"_99":104,"_101":102},"Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Inspektorat Jenderal",{"_99":106,"_101":102},"Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan",{"_99":108,"_101":102},"Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan","revoked_by",[111],{"_99":112,"_101":113,"_36":114},"Permenhub No. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103490/permenhub-no-91-tahun-2015","e0695249-6613-4c59-976d-6a06bd0fb5c6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 65 OF 2011
ON
PERMANENT PROCEDURES FOR IMPLEMENTING SUPERVISION
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n

Considering:

that supervision within the Ministry of Transportation which
is carried out by the Inspectorate General is implemented through an
effective, efficient, and directed work program based on priority targets
of supervision and actual problems that arise, so that
the results can be believed and accounted for through a system
of accountability in order to realize the goals and objectives of good
governance;
that in order to achieve the objectives as mentioned above
it is necessary to increase supervision activities on
the implementation of the duties and functions of work units within the Ministry
of Transportation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1824a95-fdbe-4146-acaf-d57d6bbf2f0c","actionData","errors"]