[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0240703-c262-4b5c-b18c-8a5d970ef46b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Fakir Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022","number","12","year","2022","published_date","2022-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Perlindungan Fakir Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2022 (12) : 37 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Fakir Miskin \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;\r\n b. bahwa perlindungan fakir miskin merupakan masalah multidimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristiknya, yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi bagian program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat; c. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat perlu upaya percepatan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dicabut.d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006; \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Kewajiban dan Hak, Arah Kebijakan dan Strategi, Penetapan Sasaran Fakir Miskin, Upaya Perlindungan, Implementasi, TKPKD, Pengaduan Masyarakat, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n Penjelasan : 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Fakir Miskin bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi fakir miskin di Kabupaten Batang Hari. Latar belakang peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin. Peraturan ini juga dibuat sebagai respons terhadap masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan terpadu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Asas, Tujuan, dan Sasaran:** Perlindungan fakir miskin dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, partisipatif, pemberdayaan, keterpaduan, akuntabilitas, keterbukaan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik, mewujudkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi fakir miskin. Sasarannya adalah perseorangan/jiwa, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tergolong fakir miskin.\n2. **Kewajiban dan Hak:** Pemerintah daerah berkewajiban memberikan akses dan perlindungan dalam pemenuhan hak dasar fakir miskin, serta menyusun dan merealisasikan program perlindungan. Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar fakir miskin. Fakir miskin memiliki kewajiban menjaga diri dan keluarganya, meningkatkan kepedulian sosial, memberdayakan diri, serta berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, air bersih, sanitasi, rasa aman, partisipasi dalam pembangunan, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial.\n3. **Arah Kebijakan dan Strategi:** Pemerintah daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi, dan upaya perlindungan fakir miskin secara terkoordinasi. Strategi perlindungan meliputi peningkatan pengetahuan dan wawasan, kemampuan dan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, sinergi kebijakan, serta fasilitasi bantuan hukum.\n4. **Penetapan Sasaran Fakir Miskin:** Pemerintah daerah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap fakir miskin teregister dan belum teregister dalam penyusunan basis data terpadu.\n5. **Upaya Perlindungan:** Upaya perlindungan meliputi kebutuhan pangan dan sandang, layanan kesehatan khusus, bantuan biaya pendidikan tinggi, perlindungan atas rasa aman, pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan fasilitas publik, perlindungan atas pekerjaan dan berusaha yang layak, perlindungan dalam berserikat, dan bantuan hukum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Batang Hari No. 17 Tahun 2016 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54066/perda-kab-batang-hari-no-17-tahun-2016","44e3d965-5025-468b-9fd4-030a05eef8c7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING
PROTECTION OF THE POOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state is responsible for caring for the poor in order to meet basic needs that are worthy of humanity;
that the protection of the poor is a multidimensional and multi-sectoral problem with its various characteristics, which is urgent and requires integrated handling through coordination of poverty reduction program sections between the Government, Regional Government, Institutions and the business world as well as active community participation;
that in accordance with the development of the situation and conditions of society, it is necessary to accelerate efforts to maintain and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0240703-c262-4b5c-b18c-8a5d970ef46b","actionData","errors"]