[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfde2b11-d267-47de-8bcc-dc3b2df2bb48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-11-07","effective_date","2025-12-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Strategis - Kementerian Perhubungan
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 12, BN 2025 (1049): 3 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. \n Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 173 Tahun 2024; Perpres No. 80 Tahun 2025; dan Permenhub No. 4 Tahun 2025. \n Permenhub ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 –2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 1036 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di sektor transportasi. Renstra ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan untuk pembangunan transportasi nasional selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini disusun untuk menghadapi tantangan global seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, era Industri 4.0, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dunia. Fokus utama kebijakan meliputi peningkatan konektivitas nasional, efisiensi biaya logistik, pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, peningkatan keselamatan transportasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Renstra ini mengintegrasikan data kinerja melalui Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permenhub No. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169114/permenhub-no-80-tahun-2020","ae269935-15b2-4e99-9651-3f93450b5ef2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 12 OF 2025
ON
STRATEGIC PLAN OF THE MINISTRY OF TRANSPORTATION FOR 2025-2029

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, Article 17 paragraph (3) of Government Regulation Number 40 of 2006 on Procedures for the Formulation of National Development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfde2b11-d267-47de-8bcc-dc3b2df2bb48","actionData","errors"]