[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfdb530a-dda4-4e4a-9418-9dbeba47eb25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2021","number","68","year","2021","published_date","2021-08-02","effective_date","2021-08-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberian Persetujuan - Presiden - Rancangan - Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 68, LN.2021/No.173, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
ABSTRAK:	\n \n Untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai prosedur Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden. Persetujuan Presiden diberikan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria: 1) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; 2) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau 3) lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021. \n Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah melalui tahapan tersebut, pemrakarsa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada presiden. \n Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden ditetapkan oleh Pemrakarsa dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 ini bertujuan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga mendapatkan persetujuan dari Presiden. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas, harmonis, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat serta dunia usaha. Peraturan ini mengatur bahwa setiap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga harus mendapatkan persetujuan Presiden jika memiliki dampak luas, bersifat strategis, atau lintas sektor. Proses ini melibatkan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi sebelum permohonan persetujuan diajukan kepada Presiden.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perpres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306600/perpres-no-148-tahun-2024","a7c32dc7-cfcb-4215-854d-b7f6b3c1143c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 173, 2021

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 68 OF 2021
CONCERNING
THE GIVING OF PRESIDENTIAL APPROVAL FOR DRAFT REGULATIONS OF MINISTERS/HEADS OF INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to harmonize the movement of government administration and maintain the direction of national development policy, the President as the holder of the highest governmental authority must know every policy that will be stipulated by ministers/heads of institutions;
that in order to produce high-quality, harmonious, non-sectoral Regulations of Ministers/Heads of Institutions that do not hinder the activities of the community and the business world, a mechanism is needed for granting Presidential Approval for policies that will be stipulated by ministers/heads of institutions in the form of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfdb530a-dda4-4e4a-9418-9dbeba47eb25","actionData","errors"]