[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfcecf20-8c68-4bfe-8391-f8354ad8820d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-07-10","effective_date","2019-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 8, BN 2019/NO. 769; PERATURAN.GO.ID: 47 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi kompetensi teknis, manajerial, \r\ndan sosiokultural bagi pejabat fungsional peneliti, perlu\r\nmenyelenggarakan pelatihan pembetukan jabatan \r\nfungsional peneliti; \r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 \r\nTahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan \r\nFungsional Peneliti, pelatihan pembentukan jabatan \r\nfungsional peneliti merupakan salah satu persyaratan \r\njenjang jabatan bagi peneliti ahli pertama; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan pelatihan pembentukan \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanyapedoman dalam penyelenggaraan pelatihan pembentukan \r\njabatan fungsional peneliti; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu \r\nmenetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan \r\nJabatan Fungsional Peneliti; \n 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); \r\n2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan \r\nTugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 \r\nNomor 11); \r\n4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\nNomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional \r\nPeneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 1224);5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan \r\nFungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 1407); \r\n6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 \r\nTahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 6); \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Kurikulum; Peserta; Sumber Daya Manusia; Metode; Sarana dan Parsarana; Penyelenggaraan; Evaluasi dan Sertifikasi;Perencanaan, Pembinaan dan Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019. \n Mencabut Peraturan\r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 \r\ntentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan \r\nFungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 433) \n 47 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 433), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mengatur tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti (PPJFP). Pelatihan ini bertujuan untuk melatih peneliti agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan jenjang jabatannya, memenuhi kompetensi dasar untuk menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama, dan menghasilkan peserta yang kompeten dalam merancang proses penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah.

Kurikulum PPJFP terdiri atas materi utama (landasan penelitian, proposal penelitian, analisis dan interpretasi data, penulisan ilmiah, teknik presentasi ilmiah, tim efektif, research integrity, pengembangan karir, kekayaan intelektual, jurnal ilmiah dan manajemen referensi), uji kompetensi (bimbingan dan wawancara proposal penelitian), dan materi penunjang (pengarahan teknis dan monitoring evaluasi). Peserta pelatihan adalah calon PNS/PNS dari formasi Peneliti dan PNS perpindahan jabatan dengan persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan PPJFP dilaksanakan oleh Pusat di lingkungan LIPI dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi, dengan metode off the jobs training dan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). Evaluasi dilakukan terhadap pelatihan dan pasca-pelatihan, meliputi aspek peserta, fasilitator, pembimbing, dan penyelenggara. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikasi dan surat rekomendasi untuk diangkat sebagai pejabat fungsional peneliti ahli pertama.

Perencanaan PPJFP dilakukan secara terprogram dan integratif dengan perencanaan di masing-masing instansi pemerintah. Pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 433)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172953/peraturan-lipi-no-3-tahun-2018","c6c31479-42a7-4503-a0e8-5b74c8f3a918","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2019

ABOUT

GUIDELINES FOR TRAINING ON THE ESTABLISHMENT OF FUNCTIONAL POSITIONS FOR RESEARCHERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the technical, managerial, and sociocultural competencies for functional researcher officials, it is necessary to organize training for the establishment of functional positions for researchers;
that based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 34 of 2018 concerning Functional Positions for Researchers and the Regulation of the Indonesian Institute of Sciences Number 14 of 2018 concerning Technical Guidelines for Functional Positions for Researchers, training for the establishment of functional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfcecf20-8c68-4bfe-8391-f8354ad8820d","actionData","errors"]