[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c31479-42a7-4503-a0e8-5b74c8f3a918","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Pengangkatan Pertama","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-03-28","effective_date","2018-04-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Pengangkatan Pertama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA
2018
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 3, BN. 2018 No. 433, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Pengangkatan Pertama
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 \r\nTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, \r\nPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan \r\nFungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama \r\ndilaksanakan setelah lulus uji kompetensi;\r\nb. bahwa pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelatihan \r\npembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan \r\nFungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama; \n 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non\u0002Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322);\r\n3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian \r\nTahun 2013 Nomor 11);\r\n4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);\r\n5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan \r\nFungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 984);\r\n6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun \r\n2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar \r\nCalon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1840);\r\n \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Persyaratan; Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti; Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018. \n 38 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama secara akuntabel, profesional, efektif, dan efisien, serta untuk membentuk PNS yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang kepakarannya. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama dilaksanakan dengan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti yang diakui sebagai uji kompetensi. Pelatihan ini dapat digabung dengan pelatihan dasar calon PNS atau diselenggarakan terpisah oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan koordinasi bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti. Pedoman penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172057/peraturan-lipi-no-8-tahun-2019","dfcecf20-8c68-4bfe-8391-f8354ad8820d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 YEAR 2018
CONCERNING
APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS
INTO THE FUNCTIONAL POSITION OF RESEARCHER THROUGH
INITIAL APPOINTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 11
of 2017 concerning Civil Servant Management,
the Appointment of Civil Servants to the Functional
Position of Researcher through Initial Appointment
is carried out after passing a competency test;
that the implementation of the competency test as
referred to in paragraph (1) is carried out with training
for the formation of the Functional Position of Researcher;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
a Regulation of the Indonesian Institute of Sciences regarding
the Appointment of Civil

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c31479-42a7-4503-a0e8-5b74c8f3a918","actionData","errors"]