[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df482ab4-77d5-4f0c-a719-80450adae4c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 22 Tahun 2011","number","22","year","2011","published_date","2011-04-18","effective_date","2011-07-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD No.142. 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah bahwa usaha daerah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penjualan benih/bibit atau sarana produksi lain yang berkualitas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan dengan harga terjangkau.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dengan pengecualian penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau kelompok masyarakat yang memperoleh Produksi Usaha Daerah, kecuali golongan masyarakat miskin/tidak mampu (kriteria diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati). Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan prinsip memperoleh keuntungan yang layak.

Struktur dan Tarif Retribusi:

Tarif retribusi ditetapkan berbeda untuk masyarakat di dalam dan di luar daerah. Masyarakat di daerah dikenakan 50% dari harga jual, sementara masyarakat di luar daerah dikenakan harga penuh. Khusus untuk inokulan, tarifnya adalah 50% dari biaya operasional dan pemeliharaan. Tarif spesifik untuk berbagai bibit dan benih (sawit, karet, kakao, gaharu, sengon, mahoni, ikan nila, mas, lele, patin, baung, mas koi, gurami, plati, gufi, koki, manfish) juga ditetapkan dalam peraturan ini.

Tata Cara Pemungutan:

Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Retribusi Daerah (SPdORD). Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus disetor ke Kas Daerah. Penagihan dilakukan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) setelah Surat Teguran. Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.

Larangan:

Terdapat larangan bagi setiap orang atau kelompok masyarakat untuk menjual bibit/benih atau sarana produksi lain kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bangka Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62218/perda-kab-bangka-tengah-no-2-tahun-2012","52acf81c-77d6-4886-b561-9595e2995096","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BANGKA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BANGKA REGENCY
NUMBER 22 OF 2011
CONCERNING
RETRIBUTION FOR SALES OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BANGKA,

Considering:

that regional businesses are community economic activities that play a role in improving community welfare, and can also increase Regional Original Income (PAD), so it is necessary to sell quality seeds/seedlings or other production facilities in the fields of agriculture, livestock farming, plantation, forestry, marine affairs and fisheries at prices lower than market prices and affordable to the community in Central Bangka Regency;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may collect retribution from the proceeds of sales of regional business production;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df482ab4-77d5-4f0c-a719-80450adae4c9","actionData","errors"]