Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 7 Tahun 2013. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa kapal berbendera Indonesia dengan panjang tertentu, tonase kotor, atau tenaga penggerak utama tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi. Badan klasifikasi terdiri dari badan klasifikasi nasional dan badan klasifikasi asing yang diakui. Badan klasifikasi asing harus memiliki kantor cabang di Indonesia dan surveyor berkewarganegaraan Indonesia. Kewajiban klasifikasi tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional.