[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dec661aa-f8da-495a-b815-3f92cc61e1dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.07/2012","number","111/PMK.07/2012","year","2012","published_date","2012-06-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 111/PMK.07/2012, BN.2012/NO.666, jdih.kemenkeu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas mengenai proses penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian.
Pengelolaan Obligasi Daerah meliputi penetapan strategi, perencanaan struktur portofolio, penerbitan, penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan pertanggungjawaban.
Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah harus ditempatkan pada rekening tersendiri dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi Daerah, yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
Proses penerbitan Obligasi Daerah meliputi persiapan, pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan, pernyataan pendaftaran penawaran umum kepada otoritas pasar modal, dan penetapan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah.
Pemerintah Daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana Obligasi Daerah, serta membuat pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan setiap triwulan dan mempublikasikan data Obligasi Daerah secara berkala.

","transitional_provisions","1. Usulan penerbitan Obligasi Daerah yang sudah diajukan kepada Menteri Keuangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengajuan usulan Obligasi Daerah.\n2. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","Dalam hal Pemerintah Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"PMK No. 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Panerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Oleh Pemerintah Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307186/pmk-no-87-tahun-2024","4433dcb9-7fc6-443f-8adf-b84d175344ac","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_93":112,"_95":113,"_36":114},"PMK No. 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121748/pmk-no-180pmk072015","9cfba49c-ce77-484b-9da6-b1f81e7b681b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 111/PMK.07/2012
CONCERNING
PROCEDURES FOR ISSUANCE AND ACCOUNTABILITY OF
REGIONAL BONDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 49 of Government Regulation Number 30 of 2011 concerning Regional Loans, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for Issuance and Accountability of Regional Bonds; \n \n
In view of:	\n \n Government Regulation Number 30 of 2011 concerning Regional Loans (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 59, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5219); \n Presidential Decree Number 56/P of 2010; \n \n

DECIDES:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dec661aa-f8da-495a-b815-3f92cc61e1dd","actionData","errors"]