Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penerbitan dan pembelian kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi persyaratan administrasi, keuangan, dan kelayakan kegiatan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan melalui Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Dana hasil penerbitan ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari rekening kas umum Daerah dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan. Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pokok dan/atau bunga atau kupon Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah pada saat jatuh tempo.

Persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah meliputi penentuan kegiatan yang akan dibiayai, pembuatan kerangka acuan kegiatan, perhitungan batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah, dan penyiapan BMD dan/atau objek Pembiayaan Utang Daerah yang akan menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan, jika melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, juga dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang diterbitkan di pasar sekunder. Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan kepada Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(-)

1. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berupa pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 (enam) bulan. 2. Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penggantian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.