[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","debb2fc4-62a3-4d06-8b96-11a8546348f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-03-19","effective_date","2021-03-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2021
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 3, BN. 2021 No. 230, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia TENTANG Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan \r\nkepariwisataan diberikan kepada daerah untuk \r\nmendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan \r\ndaya saing pariwisata daerah, meningkatkan \r\nkesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta \r\nperluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata; \r\nb. bahwa dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja \r\nnegara untuk dana alokasi khusus nonfisik dana \r\npelayanan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam \r\nPeraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang \r\nRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun \r\nAnggaran 2021, memerlukan petunjuk teknis penggunaan \r\ndana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan \r\nkepariwisataan;\r\nc. bahwa pengaturan terkait petunjuk teknis penggunaan \r\ndana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan \r\nkepariwisataan saat ini sudah tidak sesuai dengan \r\nperkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan \r\ndi bidang pariwisata sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala \r\nBadan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk \r\nTeknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana \r\nPelayanan Kepariwisataan \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6570);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang \r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun \r\n2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5262);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang \r\nKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan \r\nPariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang \r\nRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun \r\nAnggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 266);\r\n9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala \r\nBadan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun \r\n2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian\r\nPariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan \r\nEkonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2021 Nomor 184) \n Pendahuluan; Kriteria dan Alokasi; Perencanaan;Penggunaan; Pelaksanaan; Pendampingan Pelatihan; Pembiayaan;Penyaluran;Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;Format-format;Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021. \n Mencabut Peraturan\r\nMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan \r\nPariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2020 tentang \r\nPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik \r\nDana Pelayanan Kepariwisataan \n 136 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. Dana ini dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal. Pengelolaan dana ini mencakup peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, serta dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran, serta melaporkan pelaksanaan dana ini kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permenpar No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169040/permenpar-no-8-tahun-2020","0e69e3d9-cc49-43e3-bbbe-ebb20d9b8c3e","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Permenpar No. 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248520/permenpar-no-4-tahun-2022","e139cb28-468d-4a78-866a-9fe68551d984","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE USE OF
NON-PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUND FOR TOURISM SERVICE FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the non-physical special allocation fund for tourism services is provided to regions to support improving the quality of tourism destinations and regional tourism competitiveness, improving the welfare and productivity of local communities, and expanding employment opportunities in the field of tourism;
that in the details of the state revenue and expenditure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=debb2fc4-62a3-4d06-8b96-11a8546348f8","actionData","errors"]