[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dea6370a-e466-4975-b66a-705df120a2d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-10-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan Daerah - pokok - pokok pengelolaan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2008/No.11 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, asas-asas pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan, penetapan APBD dan perubahan APBD, pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 dicabut. \n 146 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perencanaan dan Penganggaran:** Proses penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperjelas tanggung jawab antara eksekutif dan DPRD. RKA-SKPD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan korelasi antara anggaran dengan manfaat yang ingin dicapai. APBD menjadi instrumen disiplin dalam pengambilan kebijakan pendapatan dan belanja daerah.\n2. **Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah:** Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan oleh Kepala SKPKD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Perubahan APBD dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Pejabat pelaksana anggaran memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Sistem pengawasan pengeluaran dan pembayaran diatur, termasuk manajemen kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, dan barang milik daerah. SKPD berperan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program, sementara SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah.\n3. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:** Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperiksa oleh BPK.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/327074/perda-prov-jawa-barat-no-17-tahun-2000","7786b5e0-9e99-40e4-8fff-1ae6e9b0503e","revoked_by",[99],{"_92":100,"_94":101,"_36":102},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216922/perda-prov-jawa-barat-no-1-tahun-2022","ecdae2d5-1800-4e49-b09a-30dfe1890295","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
ΝΟ. 11 2008 SERI. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 12 YEAR 2008

ABOUT

MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement good
regional governance it is necessary to
support it with an effective and efficient
regional finance management system based on
the principles of transparency, accountability, and
participatory;
that based on the provisions of Article 151 paragraph
(1) of Government Regulation Number 58 Year
2005 concerning Regional Finance Management,
the provisions regarding the main principles of
regional finance management are regulated by Regional
Regulation;
that based on the considerations
as referred to in letters a and b,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West
Java Province concerning the Main

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dea6370a-e466-4975-b66a-705df120a2d8","actionData","errors"]