Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Juga dikenal sebagai: PMK 218/PMK.02/2014 · PMK No. 218/PMK.02/2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:3 Februari 2015Tanggal Penetapan:5 Desember 2014
Ketentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaTata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku03 Februari 2015
Tanggal Penetapan05 Desember 2014
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan tata cara pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali ketentuan reimbursement PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan oleh kontraktor.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur hak kontraktor untuk memperoleh reimbursement PPN dan PPnBM atas perolehan barang dan jasa kena pajak. Pembayaran kembali dilakukan setelah bagian negara diterima di rekening kas negara. Nilai reimbursement tidak boleh melebihi bagian negara yang diterima, tidak termasuk First Tranche Petroleum (FTP). Proses pengajuan reimbursement melibatkan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak, dengan verifikasi dokumen yang ketat. Kontraktor harus melengkapi dokumen seperti Surat Setoran Pajak dan surat keterangan fiskal. Pembayaran kembali tidak berlaku untuk PPN dan PPnBM yang dibebaskan atau tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi.

(-)

(-)