[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de35094f-2251-4daa-bd1a-e9c319ebf3ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-03-08","effective_date","2024-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Rekapitulasi Hasil Penghitungan - Perolehan Suara - Penetapan - Hasil Pemilihan Umum
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 4, BN 2024 (158) : 51 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 serta untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan yang efektif, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. \n Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi; dan e. anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam melakukan pengawasan tahapan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program/kegiatan dan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan yang efektif pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Pengawasan ini meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.\n\nPengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk memastikan tahapan rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi. Pengawasan dilakukan melalui penyusunan standar tata laksana, peta kerawanan, penentuan fokus pengawasan, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pengawasan langsung, penelusuran dugaan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan penggunaan sistem informasi pengawasan Pemilu.\n\nPeraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai pengawasan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di berbagai tingkatan (kecamatan, wilayah kerja PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional), serta pengawasan penetapan hasil Pemilu nasional. Pengawasan dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan dalam proses rekapitulasi. Peraturan ini juga mengatur mengenai koordinasi dan kerja sama pengawasan antara Bawaslu dengan instansi pemerintah terkait dan pihak lain.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176672/peraturan-bawaslu-no-2-tahun-2019","462deab0-0cda-4a5d-9b92-1a061b8a9309","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
on
SUPERVISION OF RECAPITULATION OF VOTE COUNTING RESULTS
AND DETERMINATION OF GENERAL ELECTION RESULTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that based on the evaluation of the implementation of supervision of the recapitulation stage of vote counting results and determination of the 2019 general election results and to create effective supervisory governance standards, adjustments to the provisions in the General Election Supervisory Body Regulation Number 2 of 2019 concerning Supervision of Recapitulation of Vote Counting Results and Determination of General Election Results are necessary, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a General Election

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de35094f-2251-4daa-bd1a-e9c319ebf3ba","actionData","errors"]