[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddabc787-fa13-4eb2-8b82-e902646b79f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-10-30","effective_date","2023-11-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

elektronik
2023
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 9, BN.20223 (871)/21 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik\tyang berkualitas dan terpercaya, perlu meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan\r\nPerumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan menindaklanjuti Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 16 Tahun 2020 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, tim koordinasi SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023. \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Organisasi, Unit Kerja, dan UPT dalam penyelenggaraan SPBE di Kementerian, dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pencapaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai sasaran strategis Kementerian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata Kelola SPBE: Meliputi penataan dan pengelolaan SPBE secara terpadu terhadap unsur-unsur SPBE seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Arsitektur SPBE disusun oleh Pusdatin dan ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 tahun, serta dilakukan reviu secara berkala. Peta Rencana SPBE juga disusun oleh Pusdatin dan ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 tahun, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan rinci inisiatif oleh Unit Organisasi dan Unit Kerja.
Manajemen SPBE: Mencakup manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE.
Audit TIK: Dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri atas audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Audit TIK dilakukan secara internal oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan intern Kementerian dan eksternal oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi.
Tim Koordinasi SPBE: Dibentuk untuk mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE: Bertujuan untuk mengukur kematangan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kementerian, yang mencakup kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159636/permen-pupr-no-27-tahun-2020","6b6aced6-f76c-4054-a783-2ca43963d296","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Permen PU No. 5 Tahun 2026 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349381/permen-pu-no-5-tahun-2026","a9d013cc-39a9-465f-8503-3d4b634c8061","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public service, it is necessary to improve the implementation of electronic-based government system;
that the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 27 of 2020 concerning the Implementation of Electronic-Based Government System needs to be adjusted to the laws and regulations so that it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and following up Article 60 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 95 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddabc787-fa13-4eb2-8b82-e902646b79f9","actionData","errors"]