[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd8564bd-06d1-4a89-b30d-72e42dfdf7fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025","number","40","year","2025","published_date","2025-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Energi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Energi Nasional
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN 2025 (149), TLN (7136) : 69 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kebijakan Energi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2007. \n PP ini mengatur mengenai Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan energi nasional mengatur mengenai: 1) tujuan dan sasaran; 2) arah kebijakan energi nasional; 3) strategi kebijakan energi nasional; 4) rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; 5) pembinaan dan pengawasan. Kebijakan energi nasional dilaksanakan untuk periode sampai dengan tahun 2060. Kebijakan energi nasional dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau lebih cepat dari 5 (lima) tahun apabila diperlukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2025. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 92 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 69 dan lampiran hlm 70 sd 92) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional ditetapkan sebagai pedoman arah pengelolaan energi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta memenuhi komitmen dekarbonisasi sektor energi guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Kebijakan ini mengubah paradigma pengelolaan energi dari komoditas ekspor menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penetapan sasaran pemanfaatan energi final dan penyediaan energi primer yang terukur hingga tahun 2060, dengan fokus pada transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan secara bertahap. Kebijakan ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola cadangan energi (strategis, penyangga, dan operasional) serta menetapkan arah kebijakan utama yang meliputi ketersediaan energi, pemanfaatan sumber daya energi, prioritas pengembangan energi, dan cadangan energi nasional.

Subjek hukum, termasuk penyedia energi dan pengguna energi, diwajibkan menerapkan prinsip konservasi energi dan manajemen energi. Peraturan ini juga mengatur kewajiban industri energi untuk memenuhi standar portofolio energi baru dan terbarukan, serta mendorong penggunaan teknologi rendah karbon. Selain itu, diatur pula mengenai dukungan pemerintah berupa insentif fiskal dan non-fiskal, pendanaan untuk dekarbonisasi, serta penguatan kelembagaan melalui Dewan Energi Nasional untuk memastikan koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban manajemen energi, standar kinerja energi minimum, serta ketentuan konservasi energi dapat dikenai disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5523/pp-no-79-tahun-2014","e9c7f2ff-2707-4592-a8e9-9b5590ac82ef","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2025
CONCERNING
NATIONAL ENERGY POLICY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that in the development of the implementation of the national energy policy, there have been significant changes in the strategic environment, both nationally and globally, including the economic growth target to become a developed country by 2045, the rapid progress in energy technology development and the diversity of new energy

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd8564bd-06d1-4a89-b30d-72e42dfdf7fb","actionData","errors"]