[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd12824f-c0f4-48c4-af69-4366464731ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-09-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

daerah - kekayaan - retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dan diganti; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 583 Tahun1988. \n Materi yang diatur adalah Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n 18 halaman; Penjelasan : 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menyesuaikan dan mengganti Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi pemakaian tanah, gedung/bangunan, kendaraan/alat berat, peralatan laboratorium, jasa siaran radio pemerintah daerah, dan warung internet. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, serta mempertimbangkan keuntungan yang layak bagi pengusaha swasta sejenis. Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara bruto ke Kas Daerah, dan wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD, dan terdapat ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribus terutang, yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Perda Kab. Manggarai No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307486/perda-kab-manggarai-no-6-tahun-2023","4cca2f2a-01b2-4893-b13b-06464aa146ed","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MANGGARAI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MANGGARAI,

Considering:

that in order to increase local fee revenue, it is necessary to adjust Regional Regulation of Manggarai Regency Number 4 of 2005 concerning Local Fee for the Use of Regional Assets;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Manggarai Regency Number 4 of 2005 concerning Local Fee for the Use of Regional Assets needs to be adjusted and replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a regional regulation of Manggarai Regency concerning Local Fee for the Use of Regional Assets.

In view of:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd12824f-c0f4-48c4-af69-4366464731ad","actionData","errors"]