[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd0c703f-f7d9-4267-888f-9015bb963dc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil","short_title","Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951","number","1","year","1951","published_date","1950-01-13","effective_date","1950-01-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1951
Undang-undang Darurat NO. 1, LN.1951/NO.9, TLN NO.81, LL SETNEG : 11 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1950. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Segala pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang bertentangan dengan Undang-undang ini.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil di Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatasi keruwetan sistem peradilan yang ada akibat perbedaan peraturan regional yang berlaku sebelumnya. Kebijakan ini menghapus berbagai jenis pengadilan lokal seperti Mahkamah Justisi, Appelraad, dan pengadilan-pengadilan adat, serta menggantinya dengan sistem pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang lebih terpusat. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana sipil dalam peradilan tingkat pertama. Selain itu, kebijakan ini juga menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar untuk menangani banding. Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dengan lebih terstruktur, termasuk hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri.","transitional_provisions","1. Dalam 7 hari setelah peraturan ini mulai berlaku, Reglemen Indonesia yang Dibaharui mulai berlaku sebagai pedoman tentang perkara pidana sipil. 2. Jaksa Pengadilan Negeri diwajibkan memeriksa orang yang ditahan sementara. 3. Segala pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) harus memperhentikan pekerjaannya. 4. Segala perkara yang ada pada Mahkamah Justisi di Makasar dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi di Makasar. 5. Segala perkara yang ada pada Appelraad di Makasar dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta. 6. Segala perkara yang ada pada Appelraad di Medan dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan. 7. Segala perkara yang ada pada pengadilan lokal lainnya dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951","amends",[],"amended_by",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"UUDrt No. 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53015/uudrt-no-11-tahun-1955","9b7cffed-aa39-43e6-86d8-2eb734961d2a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1951
on
TEMPORARY MEASURES TO ORGANIZE THE UNITY OF STRUCTURE
OF POWER AND CIVIL COURT PROCEEDINGS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that it is necessary to enact regulations on temporary measures to organize the unity of structure, power and civil court proceedings; \n that due to urgent circumstances, these regulations need to be enacted immediately; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n articles 96, 101, 102, 103, 132, 133 and 142 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; \n The law on the abolition of the Pengadilan-Raja (Zelfbestuursrechtspraak) in Java and Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1947 No. 23) yuncto Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 1950 on regional regulations for recovery, after

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd0c703f-f7d9-4267-888f-9015bb963dc2","actionData","errors"]