[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcc49d52-8069-423a-886f-dcda454c0670","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-08-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kupang","place_of_enactment","Kupang","theme","PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pdam
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa air merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kota Kupang; bahwa untuk mencapai kemakmuran masyarakat Kota Kupang maka sumber daya air perlu dikelola secara baik oleh perusahaan daerah air minum; bahwa Peraturran Daerah Kota Kupang No 6 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan perubahan sosial masyarakat Kota Kupang dan hierarki peraturan perundang-undangan; bahwea berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 5 TAhun 1962; UU No 5 Tahun 1996; UU No 32 Tahun 2004; Permendagri No 2 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Nama dan Tempat Kedudukan; BAB IV Tugas Pokok dan Fungsi; BAB V Modal; BAB VI Tahun Buku; BAB VII Anggaran Perusahaan; BAB VIII Penetapan Penggunaan Laba dan Pemberian Jasa Produksi; BAB IX Organ PDAM; BAB X Kepegawaian; BAB XI Pembubaran Perusahaan; BAB XII Asosiasi; BAB XIII Pengawasan; BAB XIV Ketentuan LAin-lain; BAB XV Ketentuan Peralihan; BAB XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 168).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang. Pembentukan PDAM bertujuan untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, serta pelayanan yang cepat dan tepat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

PDAM memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Fungsi PDAM meliputi pemberian pelayanan umum, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah dengan penyisihan anggaran daerah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah provinsi, dan pinjaman. Penggunaan laba bersih PDAM ditetapkan peruntukannya meliputi dana pembangunan daerah (30%), anggaran belanja daerah (25%), cadangan umum (15%), sosial dan pendidikan (10%), jasa produksi (10%), serta sumbangan, pensiun, dan sokongan (10%).

Organ PDAM meliputi Walikota selaku pemilik modal, Dewan Pengawas, dan Direksi. Walikota berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi, mengesahkan program kerja, anggaran, perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman, serta laporan-laporan PDAM. Dewan Pengawas bertugas mengawasi, mengendalikan, dan membina pengurusan PDAM, serta memberikan pertimbangan kepada Walikota. Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, mengurus kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi, dan menyusun laporan kegiatan PDAM.

Peraturan ini juga mengatur tentang kepegawaian PDAM, termasuk hak, kewajiban, larangan, dan pemberhentian pegawai.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dan segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.","sanctions","1. Pegawai yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi meliputi: teguran lisan; teguran tertulis; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pengkat; penurunan pangkat; pembebasan jabatan; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"PERDA Kota Kupang No. 4 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Minum Daerah Air Minum Kota Kupang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244311/perda-kota-kupang-no-4-tahun-2021","38bd5dd6-8ca2-4b66-9f8e-4fb18f15197c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUPANG CITY
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KUPANG,

\n\n \n \n

Considering

that water is a natural resource that
controls the livelihood of many people and
is used as much as possible for the prosperity
of the people of Kupang City;
that to achieve the prosperity of the people of
Kupang City, water resources need to be managed
properly by the regional drinking water company;
that Regional Regulation of Kupang City Number 06
of 2005 concerning the Establishment of the Regional Drinking Water Company of Kupang City is no longer in accordance with
the social changes of the people of Kupang City and
the hierarchy of laws and regulations;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary to
form a Regional Regulation concerning the Regional
Drinking Water Company;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcc49d52-8069-423a-886f-dcda454c0670","actionData","errors"]