[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc7edcfc-3ab0-4aa2-9223-37c1579df093","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993","short_title","Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1992","number","6","year","1992","published_date","1992-03-23","effective_date","1992-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1992
Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1992, LL SETNEG : 6 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1992. \n \n

","regulatory_relationship","Ketentuan-ketentuan dalam *Indische Comptabiliteitswet* (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 menetapkan APBN tahun anggaran 1992/1993. APBN ini merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun V, dengan prioritas pada pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertanian dan industri.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: APBN 1992/1993 disusun untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil pembangunan sebelumnya serta meletakkan landasan bagi pembangunan selanjutnya. Tujuannya adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, serta mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 56.108.600.000.000,00, yang terdiri dari pendapatan rutin dan pendapatan pembangunan.
Anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 56.108.600.000.000,00, yang terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
Pemerintah akan membuat laporan realisasi anggaran pada pertengahan tahun anggaran dan membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Sisa kredit anggaran proyek pembangunan yang masih diperlukan akan dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah dapat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan APBN berdasarkan penyesuaian yang diperlukan.
Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah membuat perhitungan anggaran dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

","transitional_provisions","1. Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/93 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1993/94 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1993/94.\n2. Sisa anggaran lebih Tahun Anggaran 1992/93 dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.\n3. Peraturan Pemerintah menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang dipindahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1992/93.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46578/uu-no-5-tahun-1993","04161a9b-c5c0-4b5a-8039-112d9f7d961b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1992
ON
STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 1992/1993

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 1992/93 needs to be stipulated by Law;
that the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 1992/93 as the fourth State Revenue and Expenditure Budget in the context of implementing the Fifth Five-Year Development Plan, is still prepared by following national priorities as stipulated in the General Pattern of the Fifth Five-Year Development Plan as stated in the Decree of the People's Consultative Assembly Number II/MPR/1988 concerning the Broad Outlines of State Policy;
that the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 1992/93 is basically the Government's annual work plan in the context of implementing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc7edcfc-3ab0-4aa2-9223-37c1579df093","actionData","errors"]