[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc72400c-8f47-4919-a3c8-2bcf0b2ac9bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban - umum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bogor Tahun 2015 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan, kehidupan dan kerukunan hidup beragam masyarakat Kab Bogor dengan adanya dinamika permpuan peraturan Perundang- undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat maka perlu membentuk Perbup tentang Ketertiban Umum. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar 1945; UU Gangguan (Hinder Ordonnatie) Stbl Tahun 1926; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 18 tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008;UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2009;UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahu 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2008; Perpres No. 125 Tahun 2012; Permen Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2013; Permen Pemberdayaan Aparatur Negara No. 4 Tahun 2014; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2005; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. IV/PU.07/DPRD/1977; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2003; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2012; Perd Kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2014. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Ketertiban Umum, Tindakan Penertiban, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015. \n 71 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat yang memerlukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Tertib lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur larangan menimbulkan suara bising, kewajiban mengurangi kecepatan di tempat-tempat tertentu, dan larangan membuat portal atau tanggul tanpa izin.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, yang melarang perbuatan merusak, bertempat tinggal, vandalisme, dan membuang sampah sembarangan.
Tertib sungai, saluran, situ/danau, dan mata air, yang melarang bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, membuang sampah atau limbah, dan melakukan kegiatan usaha tanpa izin.
Tertib bangunan, yang melarang mendirikan bangunan di kawasan SUTET/SUTT, taman, jalur hijau, pinggir rel kereta api, dan tanpa izin.
Tertib pemilik dan penghuni bangunan, yang mewajibkan menjaga keamanan, kebersihan, membuat sumur resapan, dan mencegah kerusakan RUMIJA.
Tertib usaha pariwisata, yang mengatur kewajiban pengelola tempat hiburan dan akomodasi untuk mengawasi pengunjung, menjaga ketertiban, dan melarang praktek asusila.
Tertib usaha tertentu, yang melarang percaloan tanpa izin dan perdagangan manusia.
Tertib kesehatan, yang melarang pelayanan kesehatan tanpa izin, praktek pengobatan tradisional yang membahayakan, merokok di kawasan tanpa rokok, dan peredaran obat-obatan ilegal.
Tertib kependudukan, yang mewajibkan kepemilikan KTP dan pelaporan diri bagi pendatang.
Tertib sosial, yang melarang meminta sumbangan di jalan, menghimpun pengemis, mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum, dan tawuran.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tindakan penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan terhadap pelanggaran ketertiban umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang KETERTIBAN UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/154669/perda-kab-bogor-no-8-tahun-2006","b479e862-9fd6-4f51-b069-fbe708a9f299","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENCY OF BOGOR REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 4 YEAR: 2015

REGENCY OF BOGOR REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2015
ON
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

Considering:

that in an effort to create order, peace, regularity of life, and harmonious religious life of the people of Bogor Regency, Bogor Regency Regional Regulation Number 8 of 2006 concerning Public Order has been established;
that with the dynamics of changes in laws and regulations and the development of social conditions of the community, Bogor Regency Regional Regulation Number 8 of 2006 concerning Public Order needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Public Order;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution;
Disturbance Act (Hinder Ordonnantie) Stbl. of 1926 Number 226 as amended most recently by Stbl. of 1940 Numbers 14

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc72400c-8f47-4919-a3c8-2bcf0b2ac9bd","actionData","errors"]