[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbfb427f-fae7-4cd9-9ee5-953c50fb570e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 102 Tahun 2024","number","102","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat
2024
Undang-undang (UU) NO. 102, LN 2024 (288), TLN (7039) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bogor, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 (empat puluh) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Bogor berkedudukan di Kecamatan Cibinong. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 10) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor, serta menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini menetapkan Kabupaten Bogor sebagai daerah otonom dengan 40 kecamatan. Kabupaten ini memiliki batas wilayah yang jelas dan ibu kota di Kecamatan Cibinong. Karakteristik Kabupaten Bogor meliputi potensi kewilayahan, sumber daya alam, dan keragaman etnis. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49136/uu-no-4-tahun-1968","4672fc49-3a06-46ef-87e0-f18e998b0388",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/59691/uu-no-14-tahun-1950","630dab11-d3fd-4ea3-b056-3117a074acfe","revoked_by",[],"partially_revokes",[106,108],{"_93":107,"_95":96,"_36":97},"Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968",{"_93":109,"_95":100,"_36":101},"Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 102 OF 2024
CONCERNING
BOGOR REGENCY IN WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Bogor Regency in West Java Province is one of the regions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of government and development effectively in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of Bogor Regency is carried out in a sustainable manner in a unified territory by paying attention to the characteristics of the region to achieve the welfare of the people of Bogor Regency in West Java Province;
that Law Number 14 of 1950 concerning the establishment of regencies within the Province of West Java as amended by Law Number 4 of 1968

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbfb427f-fae7-4cd9-9ee5-953c50fb570e","actionData","errors"]