Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang tentang Kepailitan. Tujuannya adalah untuk menetapkan perhitungan jumlah hak suara kreditur dalam rapat kreditur. Ketentuan ini mengatur bahwa keputusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan oleh kreditur atau kuasanya yang hadir. Setiap kreditur dengan piutang hingga Rp. 10.000.000 berhak atas satu suara, dan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000, kreditur memperoleh satu suara tambahan. Jika terdapat sisa dari kelipatan tersebut, sisa kurang dari Rp. 5.000.000 tidak diperhitungkan, sedangkan sisa Rp. 5.000.000 atau lebih diperhitungkan sebagai satu suara tambahan. Piutang dalam valuta asing harus dikonversi ke Rupiah pada tanggal putusan pailit ditetapkan.