[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbbfed05-4434-4990-b313-1ecccaf05804","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022","number","21","year","2022","published_date","2022-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEWARGANEGARAAN - REPUBLIK INDONESIA
2022
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21, LN.2022/No.130, TLN No.6798, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara kepada anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta untuk menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, dan memperkuat basis data Pewarganegaraan, perlu mengubah PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2006; dan PP Nomor 2 Tahun 2007. \n PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 terkait proses pewarganegaraan bagi anak; proses pelaporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri; permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik dan langsung kepada Menteri melalui Pejabat; permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri melalui Pejabat secara elektronik melalui sistem informasi atau secara langsung; dan integrasi data dan sistem informasi kewarganegaraan antara instansi tingkat pusat yang menangani proses perolehan, kehilangan, pembatalan, dan perolehan kembali kewarganegaraan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022. \n PP ini mengubah PP Nomor 2 Tahun 2007. \n Penjelasan: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang belum mendaftar atau belum memilih kewarganegaraan. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia serta memperkuat basis data pewarganegaraan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara permohonan kewarganegaraan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dilampirkan. Perubahan signifikan termasuk penambahan Pasal 3A yang memungkinkan anak-anak yang belum mendaftar atau memilih kewarganegaraan untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Peraturan ini juga mengatur integrasi data kewarganegaraan dan sistem informasi yang dikelola oleh Menteri, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur pelaporan kehilangan kewarganegaraan dan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan secara elektronik atau langsung.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A harus mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4722/pp-no-2-tahun-2007","5ab535b7-e851-45a5-83da-276334435ab1","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2022
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 2 OF 2007
CONCERNING PROCEDURES FOR OBTAINING, LOSING, CANCELLING,
AND REGAINING CITIZENSHIP OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the state guarantees the protection of citizenship status rights for everyone based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to provide legal certainty and justice in granting Indonesian citizenship as a form of state presence to children who have not registered or have registered but have not chosen citizenship as referred to in Article 41 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, and to improve the procedures for reporting the loss and regaining of Indonesian citizenship for Indonesian Citizens, and strengthen the Citizenship database,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbbfed05-4434-4990-b313-1ecccaf05804","actionData","errors"]