Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.04/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Juga dikenal sebagai: PMK 191/PMK.04/2010 · PMK No. 191/PMK.04/2010

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:23 November 2010Tanggal Penetapan:23 November 2010
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku23 November 2010
Tanggal Penetapan23 November 2010
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk mengatur kewajiban pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam menjalankan usaha, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari penghindaran tarif cukai.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menambahkan Pasal 21A yang mengatur tentang hubungan istimewa antar pengusaha pabrik dari aspek permodalan, manajemen, dan penguasaan bahan baku. Pengusaha pabrik yang memiliki hubungan istimewa dianggap sebagai satu kesatuan golongan dalam penghitungan produksi. Ketentuan ini juga mengatur pengelompokkan dan penghitungan produksi berdasarkan pemesanan pita cukai.

1. Ketentuan dalam Pasal 21A mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini bagi pengusaha pabrik yang telah memiliki atau mengajukan permohonan NPPBKC sebelum berlakunya peraturan ini.

(-)