[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbb06a08-b3c4-4aff-9013-60636b1de7b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-11-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengembangan Kompetensi - Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan - Badan Narkotika Nasional
2023
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 13, jdih.bnn.go.id: 22 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi pegawai yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, maka perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023. \n Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 32 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 22 dan lampiran hlm 23 sd 32) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui jalur pendidikan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi PNS untuk meningkatkan kapasitas diri, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai bagian dari pengembangan karir di BNN.

\n\n

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dilaksanakan melalui Tugas Belajar, yang dapat berupa program reguler di dalam negeri, program reguler di luar negeri, atau program pertautan (joint program). Tugas Belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk masa kerja minimal, penilaian kinerja yang baik, kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau proses pidana. Program studi yang dipilih harus sesuai dengan perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi dan memiliki akreditasi yang dipersyaratkan.

\n\n

Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah. PNS yang menjalani Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya dan berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PNS wajib melaksanakan ikatan dinas selama dua kali masa pelaksanaan tugas belajar.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Tugas Belajar dengan biaya mandiri, yang diberikan kepada Pegawai BNN yang mengikuti program reguler di dalam negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dengan biaya mandiri tidak dapat secara langsung menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","1. Pegawai BNN yang telah melaksanakan Izin Belajar dan/atau Tugas Belajar dengan biaya mandiri sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Badan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.\n2. Pegawai BNN yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebutuhan organisasi.","sanctions","1. Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh BNN wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, apabila:\n * terjadi kegagalan studi;\n * mengundurkan diri selama masa tugas berjalan berlangsung; dan\n * mengundurkan diri dari instansi kerja selama masa tugas belajar berlangsung.\n2. Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia/pemerintah luar negeri, perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri, atau organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang melanggar perjanjian Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Tugas Belajar.\n3. Pegawai Tugas Belajar yang mengundurkan diri, tidak akan diberikan kesempatan untuk permohonan pengajuan lain waktu, selama 2 (dua) tahun.\n4. Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan pindah program studi sesuai Perjanjian Tugas Belajar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perka BNN No. 5 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177564/perka-bnn-no-5-tahun-2020","bec92cab-7ccd-481a-893f-8f7cc03a335a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2023
ON
COMPETENCY DEVELOPMENT FOR CIVIL SERVANTS THROUGH
EDUCATION PATHWAYS WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD.

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to support the transformation of state apparatus human resources through accelerating the capacity building of employees based on competence, it is necessary to develop employees through education pathways in the form of granting study assignments carried out selectively, objectively, efficiently, accountably, and transparently, and considering the state's financial capabilities;
that competency development through education pathways aims to reduce the gap between competency standards and/or job requirements and the competencies of employees

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbb06a08-b3c4-4aff-9013-60636b1de7b7","actionData","errors"]