[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db87ddca-04f3-43cb-b966-5b58896458a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2006","number","29","year","2006","published_date","2006-11-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pengujian berkala kenderaan bermotor
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2006/No.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk berdasarkan Undang-Udangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.13 Tahun 1980; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungut, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungut, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Pengawasan dan Instansi Pemungut, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006. \n Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum di bidang transportasi melalui pengujian berkala kendaraan bermotor. Peraturan ini menetapkan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut atas jasa pengujian kendaraan bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.
Golongan Retribusi: Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis kendaraan, seperti mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Tarif juga mencakup pendaftaran kendaraan baru, penggantian buku uji, penggantian tanda uji, numpang uji, modifikasi, dan mutasi kendaraan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pengujian berkala kendaraan bermotor atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 6 bulan atau sesuai ketetapan Kepala Daerah. Saat retribusi terutang adalah saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi wajib dilunasi sekaligus pada saat penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Untuk setiap keterlambatan waktu pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan denda:\n

Keterlambatan s/d 1 bulan: denda 10% dari retribusi.

Keterlambatan 1 bulan 1 hari s/d 3 bulan: denda 50% dari retribusi.

Keterlambatan di atas 3 bulan: denda 100% dari retribusi.

\n2. Keterlambatan/kurang bayar dikenakan bunga 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Bone Bolango No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307789/perda-kab-bone-bolango-no-28-tahun-2011","394ad09a-4d55-4354-99e0-e6ab6976675d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF BONE BOLANGO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 29 OF 2006
CONCERNING
FEES FOR PERIODIC MOTOR VEHICLE INSPECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BONE BOLANGO,

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central and Regional Government, the implementation of Regional Government is carried out by granting broad, real and responsible authority to the Regions by taking into account the potential and diversity of the Regions which is realized by regulating, distributing and utilizing the resources available in the Regions;
that in accordance with the provisions of \"Article 18 of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regions may determine the types of Regional Retribution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db87ddca-04f3-43cb-b966-5b58896458a8","actionData","errors"]