[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db6afbfd-cc27-434d-89f4-bdf47670d67e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014","number","23/PERMEN-KP/2014","year","2014","published_date","2014-06-06","effective_date","2014-06-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 23/PERMEN-KP/2014, BN.2014 No. 771, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah luar negeri sebagai sumber penerimaan pembangunan yang sah dan tidak mengikat, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pedoman ini mengatur pengelolaan hibah luar negeri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Hibah dapat berupa Hibah Terencana (melalui mekanisme APBN dan KPPN/BUN) dan Hibah Langsung (diterima dan dibelanjakan langsung oleh Kementerian/Unit Pelaksana, tanpa melalui KPPN/BUN). Penerimaan Hibah Langsung harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.

Kementerian dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah setelah mengkaji maksud dan tujuan hibah, serta berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri terkait. Perjanjian Hibah Langsung harus memuat informasi mengenai Pemberi dan Penerima Hibah, jumlah dan rencana realisasi, bentuk dan mekanisme pencairan, peruntukan, ketentuan dan persyaratan, hukum yang digunakan, penyelesaian sengketa, perubahan, masa berlaku, pengakhiran, klausul BAST untuk Hibah Barang/Jasa, dan penggunaan Bahasa Indonesia.

Pelaksanaan Hibah Terencana melibatkan pengajuan kegiatan, pencantuman dalam Daftar Rincian Kegiatan Hibah, penandatanganan Perjanjian Hibah, dan pencantuman kegiatan dalam RKAKL dan DIPA. Pencairan dana dilakukan melalui KPPN (BUN) dengan berbagai cara seperti Transfer ke R-KUN, Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Letter of Credit, dan Pembiayaan Pendahuluan. Hibah Langsung Uang dikelola melalui rekening hibah yang disahkan oleh BUN/Kuasa BUN, dengan mekanisme pengajuan nomor register, persetujuan pembukaan rekening, penyesuaian pagu DIPA, dan pengesahan pendapatan dan belanja hibah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah luar negeri, meliputi tingkat keluaran pencapaian fisik, realisasi penyerapan anggaran, dan konsistensi antara perencanaan, penyerapan anggaran, dan implementasi. Laporan kegiatan disusun secara berjenjang, meliputi laporan triwulan, semester, tahunan, dan akhir.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kegiatan pengelolaan hibah luar negeri yang telah dilaksanakan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen KKP No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Kelauatan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280188/permen-kkp-no-4-tahun-2024","61949a20-f69d-4a45-bd86-2832a5bca711",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenkominfo No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/271341/permenkominfo-no-5-tahun-2023","1087d8e7-8024-4a8c-b4b8-efa6cb058962","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23/PERMEN-KP/2014
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF FOREIGN GRANTS
WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the effectiveness of foreign grant management within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to establish general guidelines for the management of foreign grants within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding General Guidelines for the Management of Foreign Grants within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db6afbfd-cc27-434d-89f4-bdf47670d67e","actionData","errors"]