[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db63eb9a-e497-45da-9c7f-beebd5bf4387","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan Kinerja - Badan Standardisasi Nasional
2024
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 5, LN 2024 (10) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Perpres Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 4 Tahun 2018. \n Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 392), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk menyesuaikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian tersebut.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja bulanan kepada pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, yang mempertimbangkan capaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai tanpa jabatan tertentu, yang dinonaktifkan, atau yang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kelas jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan persetujuan menteri terkait. Pegawai yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERPRES No. 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41925/perpres-no-166-tahun-2015","1fd21e65-3781-4ffc-b84e-5c26963fdeb2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
PERFORMANCE ALLOWANCE FOR EMPLOYEES WITHIN THE
NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the achievement of bureaucratic reform implementation results, the National Standardization Agency has met the criteria to be granted performance allowance adjustments;
that Presidential Regulation Number 166 of 2015 concerning Performance Allowance for Employees within the National Standardization Agency is no longer in accordance with the development of bureaucratic reform implementation results, thus it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Performance Allowance for Employees within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db63eb9a-e497-45da-9c7f-beebd5bf4387","actionData","errors"]