[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db1ad550-53c4-4bb3-824b-71aabcd1755b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2011","number","39","year","2011","published_date","2011-03-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 39, jdih.dephub. go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan.\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara, dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Golongan III Di Lingkungan Departemen Perhubungan.\n3. Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan, dan penerimaan dari pemanfaatan serta pemindahtanganan BMN merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.

Menteri Perhubungan sebagai Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Penatausahaan BMN wajib dilaksanakan oleh para pejabat pada Kepala Kantor/Satuan Kerja secara berjenjang. Serah terima hasil kegiatan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan telah dilakukan penelitian administrasi dan teknis. Pemanfaatan BMN dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah.

Penghapusan BMN dilakukan dengan menghapuskannya dari Daftar Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai Penyertaan Modal Negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Kepala Kantor / Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lalai dan/atau tidak melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara, dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Golongan III Di Lingkungan Departemen Perhubungan","revoked_by",[101],{"_93":102,"_95":103,"_36":104},"Permenhub No. 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/104448/permenhub-no-59-tahun-2018","c37cdbd7-7b33-4102-9df1-c7b0d644d8d6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM.39 Year 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR STATE ASSET MANAGEMENT
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly administer the Implementation of State
Assets Management within the Ministry of Transportation, it is necessary
to adjust the provisions regarding the management of State Assets
within the Ministry of Transportation with Government Regulation
Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Assets,
as amended by Government Regulation Number 38 of 2008;
that with the enactment of Minister of Finance Regulation Number
96/PMK.06/2007 concerning Procedures for Implementing the Use,
Utilization, Elimination, and Transfer of State Assets,
and Minister of Finance Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db1ad550-53c4-4bb3-824b-71aabcd1755b","actionData","errors"]