Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal

Juga dikenal sebagai: Permenhub 3/2015 · Permenhub No. 3 Tahun 2015 · Permenhub Nomor 3 Tahun 2015

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:7 Januari 2015Tanggal Penetapan:6 Januari 2015
Perizinan & Pelayanan Publik

Informasi

TipePeraturan Menteri Perhubungan
TemaPelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal
LokasiKementerian Perhubungan
Tanggal Berlaku07 Januari 2015
Tanggal Penetapan06 Januari 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perhubungan, khususnya dalam konteks penanaman modal. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Peraturan ini mendelegasikan kewenangan proses administrasi pemberian izin usaha di bidang perhubungan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang mencakup izin usaha terkait investasi, lintas provinsi atau sektoral, tata ruang, dan analisis dampak lingkungan. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa izin usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku hingga masa berlakunya habis. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pejabat Penghubung harus berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka serta peraturan perundang-undangan terkait.

1. Izin usaha di bidang perhubungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(-)