[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da739964-b4bb-47df-9462-cfd22bc28e4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1957","number","17","year","1957","published_date","1957-05-03","effective_date","1957-03-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1957
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN. 1957/No. 46, LLBPHN : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1957. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 96 tahun 1954) tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 43 tahun 1956) dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 22 tahun 1957).","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk memungkinkan penunjukan seorang Penguasa Militer dengan nama Gubernur Militer dalam keadaan darurat perang. Tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penempatan penguasa militer sesuai kebutuhan praktis.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Staf Angkatan dan Menteri Pertahanan, setelah mendengar Dewan Keamanan, dapat menunjuk pejabat lain sebagai penguasa militer. Pengangkatan dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi. Batas daerah kuasa militer ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan pertimbangan Kepala Staf Angkatan dan Dewan Keamanan, dan dapat mengurangi daerah Panglima Tentara dan Territorium. Pengangkatan dan batas daerah diumumkan dalam Berita Negara.

","transitional_provisions","1. Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 14 Maret 1957.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 13 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/76673/pp-no-13-tahun-1957","fccab0ed-7ecf-4f5e-800b-b81aaa43ebd4",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77666/pp-no-55-tahun-1954","cc945156-bfb2-4fe6-bb1e-0be4b7840e38","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 1957
CONCERNING
AMENDMENT AND ADDITION TO GOVERNMENT REGULATIONS REGARDING
APPOINTMENT OF MILITARY AUTHORITIES AS
LAST AMENDED BY GOVERNMENT REGULATION NO. 13 OF 1957 (STATE GAZETTE NO. 22 OF 1957)

President of the Republic of Indonesia,

Considering:	that in accordance with the needs in practice, it is necessary to open the possibility that in a state of war emergency, a Military Authority may be appointed at any time, if necessary, designated as a Military Governor; that to achieve the purpose referred to in number 1 above, it is necessary to amend the Government Regulation regarding the appointment of Military Authorities;
In view of:	Article 4 of the Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582) as amended and supplemented several times; Government Regulation No. 55 of 1954 (State Gazette No. 96 of 1954) concerning the appointment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da739964-b4bb-47df-9462-cfd22bc28e4e","actionData","errors"]