[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da56e764-886f-4c53-a347-c39e6ba6a386","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020","number","61/POJK.07/2020","year","2020","published_date","2020-12-14","effective_date","2020-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 61/POJK.07/2020, LN.2020/NO.290, TLN NO.6599, peraturan.go.id : 32 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien. LAPS ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan di luar pengadilan. LAPS harus beroperasi secara independen, adil, dan mudah diakses, serta dipercaya oleh konsumen dan pelaku usaha. LAPS memiliki tugas untuk menangani sengketa konsumen, memberikan konsultasi, melakukan penelitian, dan mengembangkan layanan penyelesaian sengketa. LAPS juga harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen lainnya dan mengembangkan kompetensi mediator dan arbiter. Semua pelaku usaha jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.","transitional_provisions","1. Seluruh PUJK yang telah menjadi anggota pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 terhitung sejak 1 Januari 2021 otomatis menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 2. Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tetap dapat menerima permohonan penyelesaian Sengketa dari Konsumen sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan dan/atau PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berupa: a. peringatan tertulis; b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas; c. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau e. pembekuan kegiatan usaha. 2. LAPS Sektor Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp5.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129950/peraturan-ojk-no-1pojk072014-tahun-2014","6c494efa-1b96-4d80-b71c-ab36e88274a4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

OJK FINANCE. Alternative Institution for
Dispute Resolution. Financial Services Sector.
Revocation. (Explanation in Supplement to
State Gazette of the Republic of Indonesia Number
6599)

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 /POJK.07/2020
CONCERNING
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTION
FINANCIAL SERVICES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that the settlement of consumer complaints in the
financial services sector by financial services business actors does not
always result in an agreement that can
result in disputes between consumers
and financial services business actors;
that to meet the needs of consumers in the
financial services sector for dispute resolution
outside the court, it is necessary to form regulations regarding
alternative

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da56e764-886f-4c53-a347-c39e6ba6a386","actionData","errors"]