Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Juga dikenal sebagai: Peraturan KPU 10/2015 · Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 · Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Mei 2015Tanggal Penetapan:12 Mei 2015
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Informasi

TipePeraturan Komisi Pemilihan Umum
TemaPemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
LokasiKomisi Pemilihan Umum
Tanggal Berlaku12 Mei 2015
Tanggal Penetapan12 Mei 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, guna mengatur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian tugas dan wewenang antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan. Ruang lingkup kegiatan meliputi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban pemilih untuk terdaftar dalam DPT, DPTb-1, atau DPPh, serta kewajiban KPPS untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur. Peraturan ini juga menetapkan penggunaan berbagai formulir dan perlengkapan pemungutan suara, serta prosedur untuk pemilih yang memerlukan bantuan khusus.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.