Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Juga dikenal sebagai: Peraturan KPU 14/2016 · Peraturan KPU No. 14 Tahun 2016 · Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:14 September 2016Tanggal Penetapan:14 September 2016
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Informasi

TipePeraturan Komisi Pemilihan Umum
TemaPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
LokasiKomisi Pemilihan Umum
Tanggal Berlaku14 September 2016
Tanggal Penetapan14 September 2016
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 14 Tahun 2016 ini diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, termasuk definisi dan tugas lembaga penyelenggara pemilihan, penggunaan formulir dalam pemungutan dan penghitungan suara, serta prosedur bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ketentuan mengenai pemungutan suara ulang dan pengaturan bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat lain karena keadaan tertentu.

  • 1. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
  • 2. Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(-)