Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

Juga dikenal sebagai: PP 77/2019 · PP No. 77 Tahun 2019 · PP Nomor 77 Tahun 2019

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:13 November 2019Tanggal Penetapan:12 November 2019
Penanggulangan TerorismePertahanan & Keamanan Negara

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku13 November 2019
Tanggal Penetapan12 November 2019
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan. Kesiapsiagaan nasional melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, serta pelindungan dan peningkatan sarana prasarana. Kontra radikalisasi dilakukan melalui kontra narasi, propaganda, dan ideologi, sedangkan deradikalisasi ditujukan kepada individu yang terlibat atau terpapar paham radikal terorisme. Pelindungan diberikan kepada aparat penegak hukum dan keluarganya dari ancaman terkait penanganan kasus terorisme.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(-)