[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d99c4807-ed3b-42d6-a742-ae551968c7fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.04/2021","number","64/PMK.04/2021","year","2021","published_date","2021-06-08","effective_date","2021-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBAYARAN CUKAI –PENGUSAHA PABRIK –PELUNASAN CUKAI
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 64/PMK.04/2021, BN.2021/NO. 705, https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran telah diatur dalamPeraturanMenteriKeuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran. Untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional serta untuk menjaga arus kas dan produktivitas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan denganCaraPembayaran. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPengusaha Pabrik yang melakukan pelunasan cukainya dengan cara Pembayaran secara Berkala, wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya dan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, paling lambat pada tanggal 28 bulan berikutnya. Tanggal 14 bulan berikutnya dan tanggal 28 bulan berikutnya, dinyatakan sebagai berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala. Dalam hal berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pembayaran, Pengusaha Pabrik wajib melakukan pembayaran paling larnbat pada hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala. Dalam hal pengeluaran barang kena cukai dilakukan pada masa berlakunya keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala melewati masa berlaku keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala, jangka waktu Pembayaran secara Berkala tetap mengikuti ketentuan. Dalarn hal Pengusaha Pabrik tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pernbayaran secara Berkala, Pengusaha Pabrik wajib membayar cukai yang terutang dimaksud dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dan nilai cukai yang terutang. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan dalam hal Pengusaha Pabrik tidak mernbayar cukai yang terutang sarnpai dengan berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2021. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. terhadap perrnohonan Pembayaran secara Berkala yang telah diajukan berdasarkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk\r\nPengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran namun belum\r\nmendapatkan keputusan, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan\r\nCukai memberikan keputusan pemberian Pernbayaran secara Berkala sesuaidenganketentuan\r\nsebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri ini;\r\nb. terhadap keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telahditerbitkanberdasarkan\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara\r\nBerkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran,\r\nKepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea danCukaimelakukanperubahan\r\nuntuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,sejak\r\nPeraturan Menteri ini diundangkan dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan\r\nMenteri ini berlaku;\r\nc. terhadap dokumen cukai untuk pelunasan clengan cara pembayaran yang telah diajukan\r\nsebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pembayaran, jangka waktu\r\nPembayaran secara Berkala mengikuti ketentuansebagaimana diatur dalamPeraturanMenteri\r\nKeuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk\r\nPengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan denganCaraPembayaran; dan\r\nd. terhadap dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang diajukan pada saat\r\nmulai berlakunya Peraturan Menteri ini, jangka waktu Pembayaran secara Berkala mengikuti\r\nketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri ini.\r\n \n 6 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga arus kas serta produktivitas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi COVID-19.

Perubahan substansial meliputi perubahan pada Pasal 16 PMK 58/PMK.04/2017, khususnya terkait jangka waktu pembayaran cukai secara berkala. Pengusaha pabrik yang melakukan pelunasan cukai secara berkala wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan pada:

Tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya; dan
Tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, paling lambat pada tanggal 28 bulan berikutnya.

Tanggal 14 dan 28 setiap bulan dinyatakan sebagai berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Pengusaha pabrik wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% jika tidak membayar cukai hingga batas waktu yang ditentukan.

","transitional_provisions","1. Terhadap permohonan Pembayaran secara Berkala yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 namun belum mendapatkan keputusan, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala.\n2. Terhadap keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, sejak Peraturan Menteri ini diundangkan dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Terhadap dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pembayaran, jangka waktu Pembayaran secara Berkala mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017.\n4. Terhadap dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang diajukan pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, jangka waktu Pembayaran secara Berkala mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Dalam hal Pengusaha Pabrik tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala, Pengusaha Pabrik dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PMK No. 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112655/pmk-no-58pmk042017","a68fd8af-02b0-475a-bdbb-819df78782fb","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64/PMK.04/2021
REGARDING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 58/PMK.04/2017 REGARDING PERIODIC EXCISE PAYMENT
FOR FACTORY ENTREPRENEURS WHO CARRY OUT SETTLEMENT BY
MEANS OF PAYMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the provisions regarding periodic excise payments for factory entrepreneurs who make payments have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 58/PMK.04/2017 concerning Periodic Excise Payments for Factory Entrepreneurs Who Make Payments;
that in order to support the national economic recovery acceleration program and to maintain cash flow and productivity of excisable goods factory entrepreneurs in the midst of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d99c4807-ed3b-42d6-a742-ae551968c7fe","actionData","errors"]