[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98df3d1-7c58-4154-931c-bc7d776ac256","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006","number","23","year","2006","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Naskah Peraturan Daerah - Penyusunan Kembali
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 23, LD. 2006/No.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan \r\ndan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan \r\nkesediaan sumber daya aparatur; bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas \r\nDaerah Kota Banjar tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan \r\ntuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu \r\ndisesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu \r\nditetapkan dalam Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, tata kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 dicabut. \n 23 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar.\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di Kota Banjar. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewenangan untuk menentukan karakteristik potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumber daya aparatur berada pada Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini mengatur pembentukan 9 (sembilan) Dinas Daerah, yaitu:

Dinas Pendidikan Daerah.
Dinas Kesehatan Daerah.
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Daerah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah.
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Daerah.
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah.

Setiap Dinas Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang masing-masing. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok masing-masing Dinas adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang yang relevan. Fungsi Dinas mencakup perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, perizinan, pelayanan umum, dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

Peraturan ini juga mengatur tata kerja Dinas Daerah, di mana Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan Walikota. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.\n3. Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.","sanctions","(-)","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kota Banjar No. 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233770/perda-kota-banjar-no-3-tahun-2004","23d3393b-4e03-4273-a6bb-44e229a75aaa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 23 OF 2006
on
RECOMPILATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2004
on REGIONAL AGENCIES OF BANJAR CITY.

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Government shall have the authority to determine and measure the characteristics of potential needs, financial capabilities and availability of apparatus resources;
that Regional Regulation of Banjar City number 3 of 2004 concerning Regional Agencies of Banjar City is no longer in accordance with the development of circumstances and demands of the implementation of Regional Government so that it needs to be adjusted;
that based on the considerations in letters a and b above, it needs to be stipulated in a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 43 of 1999 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98df3d1-7c58-4154-931c-bc7d776ac256","actionData","errors"]