[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d95601e9-c0c1-4a67-aef9-e7dab647d0d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2022","number","24","year","2022","published_date","2022-01-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b29923ee-d01e-49a8-bc99-057c35cf5b78","Kerja Sama Luar Negeri","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tim Perunding - Perjanjian Perdagangan Internasional - perubahan
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 24, LN.2022/No.34, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
ABSTRAK:	\n \n Guna meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah telah membentuk Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang bertugas melaksanakan perjanjian perdagangan internasional. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 82 Tahun 2017. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres Nomor 82 Tahun 2017. Pasal 4 mengatur mengenai tugas Tim Perunding PPI, sedangkan Pasal 5 mengatur mengenai susunan keanggotaan Tim Perunding PPI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dalam rangka meningkatkan akses pasar dan melindungi kepentingan nasional. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan struktur dan tugas tim sesuai dengan dinamika perundingan perdagangan internasional.

Ketentuan Substansial: Perubahan utama meliputi penugasan Tim Perunding untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan internasional, merumuskan strategi perundingan, dan memberikan rekomendasi implementasi perjanjian. Susunan keanggotaan tim juga diubah, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pengarah dan Menteri Perdagangan sebagai Ketua Tim, serta melibatkan berbagai menteri dan kepala lembaga terkait.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERPRES No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73136/perpres-no-82-tahun-2017","a778c687-5a33-4f59-950d-6d5de2996251","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2022
CONCERNING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 82 OF 2017
CONCERNING THE NEGOTIATING TEAM FOR INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to increase market access and protect and secure national interests, the Government has formed the Negotiating Team for International Trade Agreements through Presidential Regulation Number 82 of 2017 concerning the Negotiating Team for International Trade Agreements which is tasked with carrying out negotiations on international trade agreements;
that along with the development of the dynamics of international trade agreement negotiations, it is necessary to increase the effectiveness of the implementation of the Negotiating Team for International Trade Agreements;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d95601e9-c0c1-4a67-aef9-e7dab647d0d4","actionData","errors"]