[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d94fc78c-20c6-4931-9227-dd1f29880633","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021","number","79","year","2021","published_date","2021-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Upaya Administratif - Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara - bpasn
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 79, LN.2021/No.175, TLN No.6705, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2014. \n Dalam rangka melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK/Pejabat merugikan dirinya. Mekanisme pengaduan dimaksud berupa Upaya Administratif. Upaya Administratif tersebut terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Jika dianggap belum selesai, Pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, PP ini mengatur juga mengenai pembentukan BPASN. Pengaturan mengenai BPASN yaitu mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BPASN. BPASN ini merupakan pengganti Badan Pertimbangan Kepegawaian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2011 \n Penjelasan 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi hak Pegawai ASN dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme pengaduan berupa Upaya Administratif. Upaya ini terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif yang dapat diajukan oleh Pegawai ASN yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan PPK atau Pejabat. Keberatan dapat diajukan terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK, sedangkan Banding Administratif diajukan terhadap keputusan pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK. BPASN dibentuk untuk menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif. BPASN menggantikan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peraturan ini juga mengatur hak kepegawaian Pegawai ASN yang mengajukan Banding Administratif, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan selama proses berlangsung.

","transitional_provisions","1. Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan; atau Banding Administratif yang telah diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tetapi belum diputus, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. PPK yang tidak melaksanakan keputusan BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5153/pp-no-24-tahun-2011","2e72491a-4d00-4d84-bd5d-70de3bc45725","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 79 OF 2021
CONCERNING
ADMINISTRATIVE EFFORTS AND ADVISORY BOARD
OF STATE CIVIL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 128 paragraph (5) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Administrative Efforts and the Advisory Board of State Civil Apparatus;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d94fc78c-20c6-4931-9227-dd1f29880633","actionData","errors"]