[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d91070c8-77f1-4434-96de-d5566c13dd0e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-07-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2015/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan LPM di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 ini mengatur tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta untuk mengoptimalkan peran lembaga masyarakat dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan ini mengatur tugas, fungsi, dan kewajiban RT dan RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pelayanan kepada warga, pemeliharaan kerukunan, dan penyusunan rencana pembangunan. RT dan RW memiliki fungsi pendataan kependudukan, pemeliharaan keamanan, penanganan masalah sosial, pembuatan gagasan pembangunan, penggerak swadaya gotong royong, dan mediasi antara kelurahan dan masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan RT dan RW, serta persyaratan dan mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW. Pengurus RT dan RW memiliki kewajiban melaksanakan tugas sesuai fungsi, melaksanakan keputusan musyawarah warga, membina kerukunan, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan membuat laporan kegiatan. Mereka juga memiliki hak menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, menyampaikan saran, berinovasi, menerima pembinaan, dan mendapatkan bantuan operasional.

","transitional_provisions","1. RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.\n2. Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya berakhir.","sanctions","RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. peringatan tertulis;\n2. tidak mendapatkan bantuan operasional dari Pemerintah;\n3. pembatalan Keputusan Lurah dan Keputusan Camat;\n4. pencabutan Keputusan Lurah dan Keputusan Camat.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"PERDA Kota Bekasi No. 5 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174015/perda-kota-bekasi-no-5-tahun-2020","4f7a053c-4c56-4490-b6a9-f8a56a5938b8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 5
2015
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 05 YEAR 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATION (RUKUN TETANGGA) AND COMMUNITY ASSOCIATION (RUKUN WARGA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that Regional Autonomy is the authority of the autonomous region to regulate and manage the interests of the local community according to its own initiative based on the aspirations of the community in accordance with statutory regulations;
that To accommodate and realize the aspirations and participation of the community in development, the community on its own initiative can form a forum;
that in supporting the smooth running of Government duties to improve government services, improve development and community empowerment, community institutions need to be optimized;
that Bekasi City Regional Regulation Number 04 of 2005

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d91070c8-77f1-4434-96de-d5566c13dd0e","actionData","errors"]