[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8eb15be-aad8-41bb-b049-cefb424c0a50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-01-14","effective_date","2021-01-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kepolisian Resor - Kepolisian Sektor
2021
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 2, BN 2021 (26) : 66 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Polri ini adalah UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 52 Tahun 2010. \n Peraturan Polri ini mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Ruang lingkup Peraturan kepolisian ini meliputi: a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres; dan b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsek. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021. \n Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 66 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Latar belakangnya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien pada tingkat Polres dan Polsek.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n1. Kedudukan, tugas, dan fungsi Polres dan Polsek.\n2. Susunan organisasi Polres, yang terdiri dari unsur pimpinan (Kapolres dan Wakapolres), unsur pengawas (Seksi Pengawasan dan Seksi Profesi dan Pengamanan), unsur pembantu pimpinan/pelayan (Bagian Operasi, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Logistik, Seksi Hubungan Masyarakat, Seksi Hukum, Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, Seksi Umum, dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), unsur pelaksana tugas pokok (Satuan Intelijen Keamanan, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pengamanan Objek Vital, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti), unsur pendukung (Seksi Keuangan dan Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian), dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek).\n3. Susunan organisasi Polsek, yang terdiri dari unsur pimpinan (Kapolsek dan Wakapolsek), unsur pengawas (Unit Profesi dan Pengamanan), unsur pembantu pimpinan/pelayan (Seksi Umum dan Seksi Hubungan Masyarakat), unsur pelaksana tugas pokok (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Unit Intelijen Keamanan, Unit Reserse Kriminal, Unit Pembinaan Masyarakat, Unit Samapta, Unit Lalu Lintas, dan Unit Polisi Perairan), dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsubsektor).\n4. Rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi di Polres dan Polsek.","transitional_provisions","1. Seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Polres dan Polsek secara rinci berdasarkan Peraturan Kepolisian ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perka Polri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317448/perka-polri-no-23-tahun-2010","31a0abac-845e-4a6c-b2eb-10eddd137fb9","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"Peraturan Polri No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333571/peraturan-polri-no-7-tahun-2025","e81a6b15-84aa-49ee-877e-f302d6edf4bb","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
POLRI. Resort Police. Sector Police. ORTA.

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 2 OF 2021
on
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
AT THE RESORT POLICE AND SECTOR POLICE LEVEL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

Considering / Whereas :

that for the smooth implementation of tasks and
responsibilities, the organization has been prepared
and work procedures of the Resort Police and Sector Police
as mandated by Article 37 and Article 39 of the Regulation
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 52 of 2010 on the Structure
Organization and Work Procedures of the Indonesian National Police;
that Regulation of the Chief of the Indonesian National Police
Indonesia Number 23 of 2010 concerning the Structure
Organization and Work Procedures at the Resort Police level
and the Sector Police is no longer in accordance with
organizational needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8eb15be-aad8-41bb-b049-cefb424c0a50","actionData","errors"]