Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Ombudsman ini mencabut Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Dengan dicabutnya Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016, maka besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia akan diatur kembali dengan peraturan yang baru.